Esai-Kajian
Menimbang Harga Dapur Negara: Analisis Kebijakan Fiskal dan Opportunity Cost di balik Anggaran MBG
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah
satu program prioritas nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi
masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, dalam
merealisasikannya, MBG membutuhkan anggaran yang cukup besar. Berdasarkan data
dari Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah anggaran untuk MBG yang sudah
terealisasikan hingga tanggal 16 September 2026 mencapai Rp139,77 triliun
(63,89%) dari pagu tersedia sebesar Rp218,77 triliun dan sisanya Rp79 triliun,
belum terealisasikan. Anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran BGN
(salah satu lembaga yang ada pada pos pendidikan) yang telah melalui proses
penajaman belanja, dengan total pagu BGN Rp229,75 triliun. Dari total pagu
tersebut, anggaran dialokasikan ke dua sektor yaitu Program Pemenuhan Gizi
Nasional sebesar Rp221,30 (didalamnya termasuk anggaran MBG sebesar Rp218,77
triliun) dan Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun.
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui
bahwa anggaran yang dibutuhkan MBG sangat besar. Jika, anggaran yang digunakan
untuk MBG besar, maka dalam proses pengelolaannya akan ada pos pembiayaan yang
dikorbankan (opportunity cost) dan akan berdampak pada APBN. Dengan
adanya asumsi bahwa tanpa ada asupan gizi yang memadai, proses kongnitif siswa
tidak akan berjalan dengan optimal, menjadikan anggaran MBG di alokasikan ke
dalam pos pendidikan. Pilihan tersebut dapat merubah fokus asli dari pembiayaan
pendidikan, yaitu untuk penguatan infrastruktur dan dukungan guru menjadi
dialihkan ke dukungan untuk nutrisi siswa
Selain itu, pengalokasian dana untuk
program MBG yang berukuran besar dapat menimbulkan tekanan pada porsi APBN.
Dari informasi diatas, jelas bahwa anggaran program MBG setiap tahunnya menunjukkan
peningkatan. Hal ini berpotensi menciptakan masalah pada ketersediaan ruang
fiskal (fiskal space) negara. Apabila pendapatan negara tidak mampu
mengimbangi kenaikan pengeluaran untuk program ini, pemerintah akan menghadapi
dilema antara menjaga defisit di bawah 3% PDB dengan tuntutan pengeluaran
sosial yang semakin besar. Meskipun
program ini diprediksi memberikan dampak multiplier terhadap ekonomi lokal
melalui keterlibatan UMKM di sektor pangan, tekanan terhadap rasio utang
transisional menjadi tantangan yang harus ditangani
Zulfikar (2025) mengungkapkan bahwa rencara
pendanaan untuk program MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun yang akan sepenuhnya
dialokasikan kepada BGN. Sumber pendanaan tersebut berasal dari tiga sektor
utama yaitu pendidikan (Rp223 triliun), kesehatan (Rp24,7 triliun), dan sektor
ekonomi (Rp19,7 triliun), sementara sisanya masih dalam status cadangan. Pengalihan
dana pendidikan untuk anggaran MBG bisa menurunkan Nilai Tambah Bruto (NTB) di
sektor pendidikan, karena dana yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dialihkan untuk kebutuhan pemenuhan nutrisi siswa. Selai itu, sektor
industri barang cetak juga diperkirakan akan mengalami penurunan NTB, mengingat
adanya penurunan dalam kegiatan pengadaan bahan ajar dan sarana pembelajaran. Namun
demikian, program MBG tetap memberikan kontribusi positif bagi sektor
perekonomian yaitu meningkatkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), terutama
melalui peningkatan aktivitas di sektor pertanian dan penyediaan produk makanan
dan minuman
Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan
yang baik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui
pemenuhan gizi anak. Namun, jika dilihat dari sudut pandang eknomi politik dan
kebijakan fiskal, skema pembiayaan yang menyedot anggaran dalam jumlah yang
besar membawa risiko opportuny cost yang signifikan. Keterbatasan ruang
fiskal (fiscal space) membuat pengalokasian dana berskala besar ini
menggeser prioritas belanja publik vital lainnya, terutama pada sektor
pendidikan dan dapat menambah beban ketahanan APBN dimasa depan. Agar program
MBG dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi
nasional, pemerintah dapat mencoba untuk mencari aspek yang menjadi pundi-pundi
pendapatan, misalnya optimalisasi pajak barang mewah. Hal ini dilakukan agar
pembiayaan MBG tidak memotong atau menumpang pada pos anggaran belanja publik
prioritas lain.
Daftar Pustaka
Aulia, H., Chairunnisa, K., Nurkhalifah, P., & Slam, Z.
(2026). Polemik Alokasi Dana MBG dalam APBN 2026: Tinjauan Konstitusionalitas
Anggaran Pendidikan 20%. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan, 62–70.
Badan Gizi Nasional. (2026, September). Program MBG Serap
Anggaran 63,89 Persen Per September 2026. Badan Gizi Nasional. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/program-mbg-serap-anggaran-6389-persen-per-september-2026.
Badan Gizi Nasional. bgn.go.id
Maulana Basuki, R., Muharrom, N. W., Kusuma, N. A., & Hadji,
K. (2026). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International
License (CC BY SA 4.0) 1413 Copyright; Ronaan Maulana Basuki. Nur Wahid
Muharrom, 4, 3026–2925. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3208
Simatupang, R. S. N., Wati, W., Julana, P. R., Arnita, &
Zulkarnain, T. (2025). Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Terhadap
Siklus Fiskal Di Indonesia. JEB: Jurnal Ekonomi Bisnis, 31,
101–110.
Komentar
Posting Komentar