Esai-Kajian

 Menimbang Harga Dapur Negara: Analisis Kebijakan Fiskal dan Opportunity Cost di balik Anggaran MBG

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program prioritas nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, dalam merealisasikannya, MBG membutuhkan anggaran yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah anggaran untuk MBG yang sudah terealisasikan hingga tanggal 16 September 2026 mencapai Rp139,77 triliun (63,89%) dari pagu tersedia sebesar Rp218,77 triliun dan sisanya Rp79 triliun, belum terealisasikan. Anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran BGN (salah satu lembaga yang ada pada pos pendidikan) yang telah melalui proses penajaman belanja, dengan total pagu BGN Rp229,75 triliun. Dari total pagu tersebut, anggaran dialokasikan ke dua sektor yaitu Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp221,30 (didalamnya termasuk anggaran MBG sebesar Rp218,77 triliun) dan Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun.

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa anggaran yang dibutuhkan MBG sangat besar. Jika, anggaran yang digunakan untuk MBG besar, maka dalam proses pengelolaannya akan ada pos pembiayaan yang dikorbankan (opportunity cost) dan akan berdampak pada APBN. Dengan adanya asumsi bahwa tanpa ada asupan gizi yang memadai, proses kongnitif siswa tidak akan berjalan dengan optimal, menjadikan anggaran MBG di alokasikan ke dalam pos pendidikan. Pilihan tersebut dapat merubah fokus asli dari pembiayaan pendidikan, yaitu untuk penguatan infrastruktur dan dukungan guru menjadi dialihkan ke dukungan untuk nutrisi siswa (Aulia dkk., 2026).

Selain itu, pengalokasian dana untuk program MBG yang berukuran besar dapat menimbulkan tekanan pada porsi APBN. Dari informasi diatas, jelas bahwa anggaran program MBG setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Hal ini berpotensi menciptakan masalah pada ketersediaan ruang fiskal (fiskal space) negara. Apabila pendapatan negara tidak mampu mengimbangi kenaikan pengeluaran untuk program ini, pemerintah akan menghadapi dilema antara menjaga defisit di bawah 3% PDB dengan tuntutan pengeluaran sosial yang semakin besar. Meskipun program ini diprediksi memberikan dampak multiplier terhadap ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM di sektor pangan, tekanan terhadap rasio utang transisional menjadi tantangan yang harus ditangani (Simatupang dkk., 2025) .

Zulfikar (2025) mengungkapkan bahwa rencara pendanaan untuk program MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun yang akan sepenuhnya dialokasikan kepada BGN. Sumber pendanaan tersebut berasal dari tiga sektor utama yaitu pendidikan (Rp223 triliun), kesehatan (Rp24,7 triliun), dan sektor ekonomi (Rp19,7 triliun), sementara sisanya masih dalam status cadangan. Pengalihan dana pendidikan untuk anggaran MBG bisa menurunkan Nilai Tambah Bruto (NTB) di sektor pendidikan, karena dana yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan dialihkan untuk kebutuhan pemenuhan nutrisi siswa. Selai itu, sektor industri barang cetak juga diperkirakan akan mengalami penurunan NTB, mengingat adanya penurunan dalam kegiatan pengadaan bahan ajar dan sarana pembelajaran. Namun demikian, program MBG tetap memberikan kontribusi positif bagi sektor perekonomian yaitu meningkatkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), terutama melalui peningkatan aktivitas di sektor pertanian dan penyediaan produk makanan dan minuman (Maulana Basuki dkk., 2026).

Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi anak. Namun, jika dilihat dari sudut pandang eknomi politik dan kebijakan fiskal, skema pembiayaan yang menyedot anggaran dalam jumlah yang besar membawa risiko opportuny cost yang signifikan. Keterbatasan ruang fiskal (fiscal space) membuat pengalokasian dana berskala besar ini menggeser prioritas belanja publik vital lainnya, terutama pada sektor pendidikan dan dapat menambah beban ketahanan APBN dimasa depan. Agar program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional, pemerintah dapat mencoba untuk mencari aspek yang menjadi pundi-pundi pendapatan, misalnya optimalisasi pajak barang mewah. Hal ini dilakukan agar pembiayaan MBG tidak memotong atau menumpang pada pos anggaran belanja publik prioritas lain.

 

Daftar Pustaka

Aulia, H., Chairunnisa, K., Nurkhalifah, P., & Slam, Z. (2026). Polemik Alokasi Dana MBG dalam APBN 2026: Tinjauan Konstitusionalitas Anggaran Pendidikan 20%. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 62–70.

Badan Gizi Nasional. (2026, September). Program MBG Serap Anggaran 63,89 Persen Per September 2026. Badan Gizi Nasional. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/program-mbg-serap-anggaran-6389-persen-per-september-2026. Badan Gizi Nasional. bgn.go.id

Maulana Basuki, R., Muharrom, N. W., Kusuma, N. A., & Hadji, K. (2026). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 1413 Copyright; Ronaan Maulana Basuki. Nur Wahid Muharrom, 4, 3026–2925. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3208

Simatupang, R. S. N., Wati, W., Julana, P. R., Arnita, & Zulkarnain, T. (2025). Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Terhadap Siklus Fiskal Di Indonesia. JEB: Jurnal Ekonomi Bisnis, 31, 101–110.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Esai-Filsafat Ilmu

ATLAS.ti

Layout - WORD